Jakarta – Rapat Kerja Komisi VI DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025, berlangsung panas akibat perdebatan sengit antara Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dengan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
Pemicunya adalah pernyataan Andre yang menyebut mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai “banyak bacot” dan “pahlawan kesiangan” terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina.
Andre Rosiade: Ahok Hanya Bicara Tanpa Aksi
Dalam rapat tersebut, Andre Rosiade secara terbuka mengkritik Ahok terkait kinerjanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019-2024. Menurutnya, Ahok tidak melakukan apa pun dalam hal pengawasan dan pemberantasan korupsi di BUMN tersebut.
“Ahok itu banyak bacot! Dia bicara soal kebobrokan Pertamina setelah dia tidak lagi menjabat. Kalau memang dia tahu ada korupsi, kenapa tidak bertindak saat masih menjabat?” ujar Andre dengan nada tinggi.
Politisi Gerindra itu juga menuding Ahok hanya menikmati fasilitas dan gaji besar selama berada di Pertamina, tanpa memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik korupsi di perusahaan milik negara itu.
“Saya ingin menanyakan ke Menteri BUMN, apa sih yang sudah dilakukan Ahok selama menjabat sebagai Komisaris Utama? Jangan setelah tidak menjabat baru sok jadi pahlawan kesiangan,” tambahnya.
Rieke Diah Pitaloka Membela Ahok
Pernyataan Andre langsung mendapat respons dari Rieke Diah Pitaloka, yang meminta agar Ahok dihadirkan dalam rapat tersebut untuk memberikan klarifikasi secara langsung.
“Kalau kita ingin transparan, maka harus ada hak jawab dari yang bersangkutan. Saya minta agar Ahok diundang ke rapat ini untuk menjelaskan semua yang dia ketahui,” tegas Rieke.
Namun, Andre menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa pemanggilan Ahok hanya akan memberi panggung politik yang tidak diperlukan. Ia berpendapat bahwa Ahok tidak perlu dipanggil karena sudah tidak lagi menjabat di Pertamina.
“Saya tidak setuju. Jangan beri panggung kepada pahlawan kesiangan. Kita fokus pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, bukan malah memberikan kesempatan bagi orang yang sudah tidak relevan,” kata Andre.
Ahok Siap Buka Fakta Korupsi di Pertamina
Sebelumnya, Ahok telah menyatakan bahwa dirinya siap membongkar semua informasi terkait dugaan korupsi di Pertamina. Bahkan, ia mengaku memiliki rekaman rapat internal yang dapat menjadi bukti kuat jika kasus ini dibawa ke ranah hukum.
“Saya sudah punya semua datanya. Kalau perlu, saya bisa memutar rekaman rapat-rapat di mana banyak keputusan yang merugikan Pertamina,” kata Ahok dalam sebuah wawancara.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap dipanggil oleh pihak berwenang untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia tersebut.
“Saya tidak takut. Saya akan ungkap semuanya jika memang diperlukan,” tegasnya.
Dugaan Korupsi di Pertamina dan Peran Ahok
Dugaan korupsi di Pertamina kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung mulai mengusut beberapa kasus yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Salah satu kasus yang tengah diselidiki adalah dugaan mark-up dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mengaku telah berulang kali mengingatkan adanya praktik korupsi di dalam tubuh perusahaan tersebut. Namun, menurutnya, peringatannya sering diabaikan oleh direksi Pertamina.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan, tapi kalau sistemnya masih bobrok, sulit untuk diberantas,” ujarnya.
Transparansi dan Akuntabilitas BUMN Jadi Sorotan
Perdebatan di DPR ini semakin menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Sebagai perusahaan yang mengelola aset negara, Pertamina seharusnya dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance.
Menurut pengamat kebijakan publik, Dr. Arief Susanto, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di BUMN masih lemah.
“Kasus ini membuktikan bahwa pengawasan di BUMN masih lemah dan rentan terhadap praktik korupsi. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat agar kasus seperti ini tidak terus berulang,” kata Arief.
Ia juga menambahkan bahwa keberanian untuk membongkar praktik korupsi harus diapresiasi, namun lebih penting lagi untuk mengambil tindakan preventif sejak awal.
“Jangan hanya berani bicara setelah kejadian. Kalau memang ada korupsi, harus segera dilaporkan ke pihak berwenang sejak awal,” imbuhnya.
Peran DPR dalam Mengawasi BUMN
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMN, termasuk Pertamina. Namun, perdebatan sengit antara anggota DPR justru menunjukkan adanya perbedaan kepentingan politik yang dapat mengaburkan substansi masalah.
Menurut pengamat politik, Dr. Indra Wijaya, perdebatan di DPR seharusnya fokus pada solusi, bukan hanya adu argumen antaranggota dewan.
“DPR seharusnya fokus pada upaya membenahi sistem pengelolaan BUMN agar lebih transparan. Kalau hanya saling serang, masalahnya tidak akan selesai,” ujarnya.
Tantangan Pemberantasan Korupsi di BUMN
Kasus dugaan korupsi di Pertamina bukanlah yang pertama kali mencuat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa petinggi BUMN telah terjerat kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak celah dalam sistem pengelolaan BUMN yang perlu dibenahi.
Beberapa tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di BUMN antara lain:
- Minimnya pengawasan internal yang efektif
- Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMN
- Adanya intervensi politik dalam pengambilan keputusan strategis
- Lemahnya sanksi terhadap pejabat yang terlibat korupsi
Menurut pakar ekonomi, Dr. Rina Handayani, salah satu solusi untuk mengatasi korupsi di BUMN adalah dengan memperkuat peran lembaga pengawas independen.
“Dibutuhkan pengawasan dari pihak luar yang benar-benar independen agar tidak ada intervensi politik. Selain itu, sanksi bagi pelaku korupsi di BUMN harus diperberat agar ada efek jera,” kata Rina.
Kesimpulan
Rapat DPR yang diwarnai perdebatan antara Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menyoroti kompleksitas pengawasan dan pengelolaan BUMN di Indonesia. Pernyataan keras Andre terhadap Ahok menunjukkan bahwa isu dugaan korupsi di Pertamina masih menjadi perbincangan panas di kalangan elit politik.
Namun, yang lebih penting dari sekadar perdebatan adalah bagaimana pemerintah dan DPR dapat bekerja sama untuk memastikan pengelolaan BUMN berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Masyarakat berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi bahan debat politik semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan tindakan konkret demi kepentingan negara dan rakyat.